Demo Mahasiswa di Pontianak Kembali Ricuh, Desak Transparansi Dana Karhutla Rp60 Miliar
kayongnews.com – Aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran Bambu Runcing, Taman Digulis Untan, Kota Pontianak, Rabu (21/10/2026), kembali berujung ricuh. Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka penjelasan terkait penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp60 miliar, serta meminta dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa diusut tuntas.
Aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus. Massa bergerak dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura (Untan) menuju Bundaran Bambu Runcing sebelum melanjutkan demonstrasi ke Kantor Gubernur Kalbar.
Di halaman kantor gubernur, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain transparansi penggunaan anggaran penanganan karhutla, penjelasan mengenai isu korupsi, serta persoalan pendidikan.
Namun, setelah sekitar satu jam berunjuk rasa, Gubernur Kalbar Ria Norsan belum menemui massa. Kekecewaan mahasiswa kemudian berlanjut hingga terjadi pemblokiran di kawasan Bundaran Tugu Digulis.
Kericuhan terjadi ketika aparat kepolisian berupaya membubarkan massa menggunakan mobil water cannon. Mahasiswa kemudian membalas dengan petasan dan lemparan batu. Situasi kembali terkendali setelah Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar tiba di lokasi sekitar pukul 19.08 WIB.
Sebelum kericuhan pecah, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto telah mengimbau mahasiswa membubarkan diri karena waktu izin aksi telah berakhir.
“Saya mengimbau kepada adik-adik mahasiswa agar kembali ke rumah masing-masing dan segera membubarkan diri,” kata Endang.
Mahasiswa Minta Dugaan Penganiayaan Diusut
Selain menyoroti anggaran karhutla, mahasiswa juga meminta kepolisian menjelaskan keberadaan sejumlah oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam aksi sebelumnya. Mereka menyoroti dugaan pemukulan terhadap mahasiswa yang terjadi di Bundaran Bambu Runcing, Selasa (20/10/2026).
Perwakilan DEMA IAIN Pontianak, Fiki, mengatakan tuntutan mahasiswa mencakup keterbukaan penggunaan anggaran karhutla senilai Rp60 miliar, persoalan korupsi, dan pendidikan.
“Kami minta Pemprov Kalbar mengklarifikasi penggunaan anggaran penanganan bencana karhutla,” ujar Fiki.
Ia juga menyebut sejumlah mahasiswa mengalami luka dalam insiden sehari sebelumnya akibat dugaan pemukulan oleh oknum ormas. Menurutnya, peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polda Kalbar.
Fiki mendesak aparat menindaklanjuti laporan itu hingga tuntas dan memproses pihak yang terbukti terlibat sesuai hukum.
“Saya minta kasus dugaan pemukulan oleh oknum ormas ini diusut hingga tuntas dan para pelaku segera ditangkap. Dan kami akan kawal hingga ke pengadilan,” tegasnya.
Wartawan Mengaku Mendapat Intimidasi
Di tengah pembubaran aksi, sejumlah wartawan yang sedang meliput juga dilaporkan mengalami intervensi dan intimidasi dari oknum anggota Resmob. Insiden yang diberitakan itu mencakup tindakan memotret kartu identitas pers, mendorong wartawan, hingga dugaan sentuhan fisik oleh seorang oknum berinisial Tr.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena jurnalis sedang menjalankan tugas peliputan di lokasi demonstrasi. Dugaan intimidasi terhadap wartawan perlu ditindaklanjuti agar kegiatan jurnalistik dapat berlangsung tanpa tekanan maupun kekerasan.
Mahasiswa berharap pemerintah daerah dan kepolisian memberikan penjelasan atas tuntutan yang disampaikan, sekaligus menindaklanjuti dugaan kekerasan dalam rangkaian aksi tersebut.
Transparansi penggunaan anggaran penanganan karhutla dan penanganan laporan dugaan penganiayaan menjadi dua persoalan utama yang diminta mahasiswa untuk mendapat kejelasan.
