Dinkes Kayong Utara Rinci Penggunaan Anggaran Rp1,6 Miliar untuk Dampak Karhutla
kayongnews.com– Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Kabupaten Kayong Utara menggunakan anggaran Rp1,6 miliar untuk mendukung penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), operasional petugas kesehatan, hingga pemantauan kualitas udara.
Maria menjelaskan, anggaran tersebut juga mendukung petugas kesehatan dari puskesmas dan tingkat kabupaten yang turun langsung ke lokasi kebakaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak asap serta personel pemadam kebakaran.
Dukungan operasional bagi petugas lapangan meliputi uang harian serta biaya makan dan minum sesuai kebutuhan kegiatan.
“Teman-teman puskesmas maupun di kabupaten ada yang turun ke lapangan setiap hari, baik di lokasi kebakaran untuk memberikan pelayanan bagi petugas-petugas pemadam maupun kepada masyarakat yang terdampak karhutla itu sendiri. Itu dianggarkan melalui uang harian dan juga uang makan minumnya,” ungkapnya.
Distribusi Obat-obatan ke Puskesmas
Selain pelayanan kesehatan di lokasi kebakaran, anggaran juga dialokasikan untuk mendistribusikan obat-obatan dan BMHP ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Kayong Utara.
Menurut Maria, penyaluran logistik menjadi bagian penting dalam memastikan fasilitas kesehatan memiliki persediaan yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat terdampak karhutla.
“Obat-obatan dan BMHP tadi kami distribusikan ke puskesmas-puskesmas. Tentu saja ini memerlukan anggaran untuk pendistribusiannya supaya rekan-rekan di puskesmas segera bisa mendapatkan logistik yang dibutuhkan tersebut,” jelas Maria.
Kualitas Udara Turut Dipantau
Dinkes dan KB Kayong Utara juga melakukan pengukuran kualitas udara selama masa tanggap darurat karhutla. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas instansi sekaligus menindaklanjuti permintaan Kementerian Kesehatan.
Pengukuran dilakukan di dalam dan luar ruangan. Hasilnya dimanfaatkan sebagai data informasi mengenai kondisi kualitas udara di Kabupaten Kayong Utara selama kejadian karhutla.
Pemantauan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan yang berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat.
Pelayanan Tetap Berjalan Setelah Tanggap Darurat
Maria menegaskan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap tidak hanya terpusat di Sukadana, tetapi juga menjangkau wilayah lain melalui jaringan puskesmas.
Pelayanan tetap didorong berlanjut meskipun masa tanggap darurat telah berakhir. Hal itu dilakukan karena kondisi kualitas udara masih menjadi perhatian dan paparan asap berpotensi memicu gangguan kesehatan, termasuk batuk dan masalah pernapasan.
“Kami mengimbau teman-teman di puskesmas terus melakukan pembagian masker, kemudian melakukan edukasi layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak dengan asap atau karhutla ini,” ujarnya.
Selain pelayanan medis, petugas kesehatan diharapkan terus membagikan masker dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak paparan asap serta langkah menjaga kesehatan.
Dengan demikian, penggunaan anggaran Rp1,6 miliar tersebut mencakup sejumlah kebutuhan penanganan dampak karhutla, mulai dari pengadaan dan distribusi logistik medis hingga dukungan petugas serta pemantauan kualitas udara di Kabupaten Kayong Utara.
