Selasa, 17 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Daerah
Daerah

Jejak Hitam Karhutla 11 Perusahaan di Kalbar: Sorotan Tajam WALHI

✍️ Yudi Setiawan 🕒 17 Nov 2026 👁️ 0x dibaca
WALHI Kalbar saat melaporkan 11 perusahaan yang terindikasi penyebab karhutla ke Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (17/11/2026).
WALHI Kalbar saat melaporkan 11 perusahaan yang terindikasi penyebab karhutla ke Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (17/11/2026). Foto: insidepontianak.com

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wilayah Kalimantan Barat secara resmi melayangkan laporan hukum terkait dugaan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang melanda area konsesi dari belasan korporasi. Langkah advokasi ini diambil sebagai bentuk desakan kuat agar aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak tinggal diam menghadapi kerusakan ekologis yang berulang di wilayah tersebut.

Sorotan utama dari laporan ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh, di mana WALHI mendesak agar penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, melainkan menembus hingga level pimpinan tertinggi perusahaan. Desakan tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah untuk mengevaluasi ulang legalitas izin serta memastikan adanya pemulihan ekosistem secara tuntas.

Lebih lanjut, temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar insiden kebakaran tersebut terjadi pada kawasan ekosistem gambut yang memiliki fungsi hidrologis vital bagi lingkungan. Kerusakan pada kawasan tersebut memicu dampak beruntun yang tidak hanya merusak fungsi ekologis, tetapi juga mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat luas akibat paparan kabut asap.

Dalam desakannya, organisasi lingkungan hidup ini merujuk pada sejumlah landasan hukum yang berlaku di Indonesia guna memperkuat tuntutan mereka. "Kemudian PP Nomor 71 Tahun 2014 juncto PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang mengatur kewajiban menjaga fungsi hidrologis serta pemulihan gambut," demikian ditegaskan dalam poin regulasi perlindungan lingkungan. Selain itu, dampak buruk terhadap kesehatan warga turut dikaitkan langsung dengan konstitusi negara. "WALHI juga mengaitkan dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945," lanjut keterangan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari laporan ini, serangkaian tuntutan spesifik diarahkan kepada jajaran penegak hukum di daerah. "Melalui laporan tersebut, WALHI meminta Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan," ungkap desakan lembaga tersebut. Tidak hanya berhenti pada transparansi penyidikan, penerapan instrumen hukum yang lebih berat juga turut disuarakan. "WALHI juga mendesak aparat penegak hukum menerapkan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya. Ruang lingkup pemeriksaan hukum pun ditekankan agar menyasar aktor-aktor penentu kebijakan korporasi. "Penegakan hukum diminta tidak berhenti pada pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga menyasar pimpinan perusahaan hingga pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan," tegas laporan itu.

Selain ranah kepolisian, desakan serupa juga dialamatkan kepada kementerian terkait untuk mengambil tindakan administratif yang terukur. Langkah pemulihan lingkungan menjadi salah satu fokus utama yang harus dibebankan kepada pihak korporasi. "Selain proses hukum, WALHI meminta Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa tingkat kerusakan lingkungan dan memastikan pemulihan fungsi ekologis gambut serta tata air menjadi tanggung jawab korporasi," jelas pernyataan tersebut. Di samping itu, pengawasan terhadap legalitas lahan memegang peranan penting guna mencegah berulangnya bencana ekologis serupa di masa mendatang. "Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) didesak mengevaluasi perizinan perusahaan, termasuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan HGU apabila terbukti melakukan pelanggaran," pungkas penegasan dari laporan tersebut.

YS
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update