Kalbar Perkuat Ekonomi Syariah 2027, UMKM dan Industri Halal Jadi Prioritas
kayongnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penyelarasan program lintas sektor untuk mendukung pembangunan daerah. Pengembangan UMKM, industri halal, layanan keuangan syariah, serta pemberdayaan ekonomi pesantren menjadi sejumlah agenda yang mendapat perhatian.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan pengembangan ekonomi syariah membutuhkan koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak agar program yang dijalankan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat.
"Pembangunan ekonomi syariah tidak dapat berjalan secara parsial, tetapi memerlukan sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, otoritas moneter dan keuangan, institusi perbankan, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan," kata Ria Norsan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Strategi dan Sinergi Implementasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pontianak, Rabu.
Dalam forum tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi pembahasan, yakni penyusunan Program Strategis Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Barat tahun 2027, optimalisasi pilar Anugerah Adinata Syariah 2026, serta evaluasi dan penyelarasan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar.
Ria Norsan berharap penyusunan program KDEKS untuk 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah dan dilengkapi langkah implementasi yang jelas. Dengan begitu, program yang dirancang tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat dilaksanakan secara terukur.
UMKM dan Industri Halal Jadi Perhatian
Salah satu fokus pengembangan ekonomi syariah adalah optimalisasi industri halal dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut mencakup percepatan sertifikasi halal, pengembangan jasa keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Penguatan ekosistem ekonomi syariah juga diarahkan pada pengembangan ekonomi hijau, peningkatan literasi keuangan dan ekonomi syariah, serta penguatan Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES).
Selain itu, inovasi sektor syariah dan pemberdayaan ekonomi pesantren turut menjadi bagian dari agenda yang dibahas. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha di Kalimantan Barat.
Ria Norsan menekankan pentingnya menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan diukur keberhasilannya oleh masing-masing pemangku kepentingan.
"Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program ekonomi serta keuangan syariah di Kalimantan Barat," katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi dan perencanaan yang terarah diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan kemampuan pelaku usaha, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
FGD tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, instansi vertikal, perangkat daerah, perguruan tinggi, perbankan, BUMN, BUMD, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
