Kelangkaan BBM Ganggu Aktivitas Warga di 25 Provinsi, Bali Terapkan WFH Tiga Hari
kayongnews.com – Gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ombudsman RI menerima laporan awal dari 25 provinsi hingga 13 Oktober 2026, mulai dari kekosongan stok dan keterbatasan pasokan hingga persoalan distribusi ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Di Bali, gangguan BBM bahkan mendorong pemerintah provinsi menerapkan kebijakan work from home (WFH) selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu, 15–17 Oktober 2026. Kebijakan tersebut ditujukan kepada pemerintah kabupaten dan kota, pimpinan BUMD dan BUMN, serta satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, kebijakan WFH diambil sebagai langkah pemulihan sambil mempercepat penanganan distribusi BBM. Keputusan itu ditetapkan setelah dirinya kembali berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Rabu (14/10).
“Atas kesepakatan dengan Dirut Pertamina siang hari ini (kemarin, Red), maka Gubernur Bali memberlakukan kebijakan WFH pada tanggal 15–17 Oktober 2026,” kata Koster seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Bali.
Selain menerapkan WFH, sebanyak 52 SPBU di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan direncanakan beroperasi selama 24 jam. Pertamina juga menambah tenaga operasional dan berkoordinasi dengan Polda Bali untuk mengawal truk tangki dari depo menuju SPBU.
Antrean BBM Berdampak pada Ekonomi Masyarakat
Gangguan pasokan BBM turut memengaruhi aktivitas ekonomi warga Bali. Antrean masih terlihat di sejumlah SPBU, termasuk di kawasan Jimbaran dan Kedonganan pada Rabu (14/10).
Sejumlah pedagang pasar memilih tidak berjualan karena kesulitan memperoleh BBM untuk membeli barang dagangan atau mengambil bahan baku. Kendala serupa dialami pelaku usaha lain yang mengandalkan kendaraan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.
Vokalis Lolot Band, Made Bawa, juga mengaku kesulitan mendapatkan bensin menjelang jadwal penampilan. Kendaraan operasional band yang kehabisan bahan bakar menambah persoalan di tengah persiapan mereka.
“Besok manggung, mobil operasional kehabisan bensin. Berat banget, gak biasa antrean panjang,” ujar Made Bawa.
Di tengah kondisi tersebut, sebagian warga mulai beralih menggunakan transportasi umum. PT Satria Trans Jaya mencatat peningkatan jumlah penumpang dalam beberapa hari terakhir.
Manajer Operasional PT Satria Trans Jaya Ida Bagus Eka Budi menyebut jumlah penumpang pada Minggu (11/10) mencapai 5.865 orang, kemudian 5.710 orang pada Senin (12/10), dan naik menjadi 6.501 orang pada Selasa (13/10).
“ Ada kenaikan jumlah pengguna sebesar 791 orang atau kurang lebih 14 persen pada hari Selasa dibandingkan hari Senin,” kata Gus Eka, Rabu (14/10).
Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa gangguan pasokan BBM turut memengaruhi pilihan transportasi masyarakat.
Ombudsman Soroti Kuota dan Distribusi BBM
Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan, laporan yang diterima lembaganya hingga 13 Oktober 2026 mencakup berbagai persoalan, mulai dari stok kosong, keterbatasan pasokan, hingga gangguan distribusi yang berimbas pada ketersediaan BBM.
Ombudsman menilai penanganan masalah perlu dilakukan dengan memeriksa seluruh rantai pasok. Aspek yang menjadi perhatian antara lain keterlambatan pengiriman, proses bongkar muat, kondisi depot, serta jadwal penyaluran BBM ke SPBU.
“Sudah seharusnya Kementerian ESDM dan BPH Migas duduk kembali dan kemudian membincang terkait dengan data jumlah kuota yang kemudian perlu disesuaikan, apakah masih cukup saat ini atau kemudian perlu ditambah,” ujar Ghoffar.
Berdasarkan laporan yang dihimpun Ombudsman, waktu tunggu untuk memperoleh BBM di Sumatera Barat mencapai dua hingga tiga jam. Di Papua Barat, antrean dilaporkan terjadi sejak malam hingga pagi dengan panjang lebih dari satu kilometer.
Sementara itu, antrean di sejumlah lokasi di Sulawesi Utara mencapai 300–500 meter. Antrean solar di salah satu titik koridor Tol Merak–Pangerang, Banten, juga dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer.
Kekosongan stok turut dilaporkan terjadi di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta.
Dalam pemetaan Ombudsman, Bali dan Sumatera Selatan masuk wilayah yang mengalami gangguan distribusi sehingga memengaruhi ketersediaan BBM. Adapun sejumlah daerah lain menghadapi pasokan terbatas atau kelangkaan, sedangkan beberapa wilayah dilaporkan relatif terkendali.
Khusus Bali, Ombudsman meminta perwakilan setempat merespons laporan dengan cepat dan mendalami penyebab gangguan pasokan. Hal ini dinilai penting karena kelangkaan BBM berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata.
Warga Banyuwangi Ikut Khawatir Pasokan Terganggu
Kekhawatiran mengenai ketersediaan BBM juga muncul di Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Banyuwangi, antrean terlihat di sejumlah SPBU. Sebagian konsumen memilih mengisi tangki hingga penuh untuk berjaga-jaga apabila pasokan ikut terganggu.
“Saya sengaja antre beli Pertalite sampai penuh untuk berjaga-jaga karena takut pasokan di Banyuwangi ikut-ikutan langka seperti kejadian di Bali,” kata Indra, pemotor asal Kecamatan Rogojampi, saat ditemui di SPBU Karangente, Selasa (13/10).
Ia menyebut antrean selama tiga hari terakhir lebih panjang dibandingkan kondisi biasanya.
Meluasnya laporan gangguan pasokan tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah dan instansi terkait. Ombudsman mendorong evaluasi kuota, perbaikan distribusi, serta keterbukaan data agar ketersediaan BBM dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat.
