Krisantus Kurniawan Ajak Tokoh Se-Kalimantan Perkuat Persatuan dan Toleransi
kayongnews.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengajak para tokoh lintas etnis di Kalimantan memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan mencegah konflik sosial di tengah keberagaman masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat pembukaan Silaturahmi Regional Lintas Tokoh (SRLT) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.
Kegiatan yang diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat itu dihadiri tokoh lintas etnis, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta pengurus FPK dari sejumlah provinsi di Kalimantan, Kamis (15/10/2026) malam.
Krisantus mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai menjadi ruang komunikasi antartokoh untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurutnya, perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang tidak seharusnya menjadi pemicu perpecahan. Keberagaman justru perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran bahwa manusia memiliki asal-usul yang sama. Karena itu, perbedaan etnis maupun latar belakang lainnya tidak semestinya menjadi alasan untuk membangun sekat di tengah masyarakat.
FPK Diharapkan Jadi Perekat Keberagaman
Krisantus berharap Forum Pembauran Kebangsaan terus berperan aktif sebagai wadah pemersatu masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam menyampaikan edukasi mengenai toleransi, persaudaraan, dan pentingnya menjaga stabilitas daerah.
Ia turut mengingatkan masyarakat agar menyikapi berbagai isu yang berkembang secara bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dipelintir. Menurutnya, komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, dan kemampuan menyaring informasi diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik antarkelompok.
Selain menjaga kerukunan, Krisantus mengajak para tokoh lintas etnis mendukung program pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
SRLT FPK Bidik Rekomendasi untuk Persoalan Daerah
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat, H. Burhanudin Ahad, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, SRLT FPK Se-Kalimantan ke-2 Tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga diharapkan menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret untuk menjawab berbagai persoalan di wilayah Kalimantan.
Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni 16–17 Oktober 2026. Rangkaian agenda meliputi kegiatan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Balairungsari Rumah Adat Melayu, serta kunjungan ke sejumlah situs toleransi di Kota Singkawang.
Menurut Burhanudin, Singkawang dipilih sebagai salah satu tujuan kunjungan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya merawat keberagaman dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Sejumlah persoalan yang diharapkan menjadi perhatian bersama meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertambangan emas tanpa izin (PETI), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), bencana kekeringan, serta penguatan peran ketua FPK dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.
Ia berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas provinsi sesuai kewenangan masing-masing.
Perkuat Kerja Sama Antardaerah
SRLT FPK Se-Kalimantan menjadi salah satu forum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh lintas etnis, dan organisasi pembauran kebangsaan.
Melalui pertemuan tersebut, para peserta diharapkan dapat bertukar pandangan serta menyusun rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan sosial maupun tantangan pembangunan di Kalimantan.
Penguatan peran FPK diharapkan turut mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog dan musyawarah, sekaligus menjaga toleransi, persaudaraan, dan semangat kebinekaan di tengah masyarakat.
