Pemkot Pontianak Percepat Digitalisasi Keuangan, OPD Didorong Gunakan Transaksi Non-Tunai
kayongnews.com – Pemerintah Kota Pontianak mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penerapan transaksi non-tunai untuk pengelolaan penerimaan dan belanja pemerintah. Langkah ini dilakukan guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi keuangan daerah.
Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Belanja Daerah Kota Pontianak, Senin (9/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, digitalisasi keuangan tidak cukup hanya dengan mengubah metode pembayaran tunai menjadi elektronik. Sistem penerimaan dan pembayaran di setiap OPD juga perlu terhubung agar pengelolaan keuangan lebih terintegrasi.
Ia meminta perangkat daerah melakukan pendataan terhadap sistem yang sudah digunakan, termasuk mengoptimalkan aplikasi E-Ponti sebagai salah satu sarana integrasi.
"Saya masih melihat beberapa OPD yang transaksi keuangannya belum terpusat atau terintegrasi. Kita sudah punya aplikasi E-Ponti, jadi perlu diinventarisasi sistem penerimaan dan pembayaran di masing-masing OPD yang bisa diintegrasikan," ujarnya.
Menurut Edi, keterpaduan sistem pembayaran semakin dibutuhkan seiring perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat serta mudah.
Pemkot Pontianak telah menyediakan sejumlah fasilitas transaksi elektronik, di antaranya Cash Management System (CMS) Bank Kalbar, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Selain belanja pemerintah, Edi juga meminta digitalisasi diperluas pada pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pembayaran yang masih dilakukan secara tunai diharapkan secara bertahap beralih menggunakan kanal elektronik, seperti QRIS dan uang elektronik.
"Ini perlu kita upayakan beralih ke non-tunai, misalnya menggunakan QRIS atau e-money," tegasnya.
SP2D Online Terintegrasi dengan SIPD-RI
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, pengembangan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah kota telah dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan Bank Kalbar sejak 2018.
Dalam perkembangannya, sistem SP2D Online juga disesuaikan agar dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Uji coba terbatas integrasi kedua sistem tersebut telah dilaksanakan pada Juni 2026 dengan melibatkan pengembang sistem dan Bank Kalbar. Persiapan ini menjadi bagian dari upaya memperluas layanan pencairan dana secara elektronik.
"SP2D Online sudah kita uji coba dan infrastrukturnya sudah disiapkan. Artinya, fasilitasnya sudah tersedia, tinggal bagaimana pelaksanaannya terus kita optimalkan," jelas Amirullah.
Untuk KKPD, pemerintah kota mulai menerapkannya pada 2024 melalui sejumlah OPD sebagai proyek percontohan. Hingga 2026, penggunaannya telah diperluas untuk mendukung pembayaran perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa.
Meski fasilitas tersebut sudah tersedia, Amirullah menilai pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan. Aparatur pemerintah juga perlu memahami tata cara transaksi dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan kartu kredit pemerintah daerah.
"Kita sudah diberikan kemudahan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Jadi fasilitas ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai kartunya sudah tersedia, tetapi belum digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan," pesannya.
Tiga OPD Raih Penghargaan Pemanfaatan KKPD
Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Pontianak turut memberikan penghargaan kepada tiga OPD dengan pemanfaatan KKPD terbaik.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meraih peringkat pertama, disusul Dinas Lingkungan Hidup pada posisi kedua dan Dinas Kesehatan di peringkat ketiga.
Penghargaan tersebut diharapkan mendorong perangkat daerah lainnya untuk semakin aktif menggunakan fasilitas transaksi non-tunai dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.
Amirullah juga mengingatkan kepala OPD agar tidak menyerahkan seluruh urusan realisasi anggaran kepada bendahara atau pengelola keuangan. Sebagai pengguna anggaran, pimpinan perangkat daerah harus ikut memantau pelaksanaan program dan perkembangan belanja di unit kerjanya.
"Kepala OPD sebagai pengguna anggaran harus memahami dan memantau realisasi belanjanya. Jangan hanya menyerahkan seluruhnya kepada bendahara atau pengelola keuangan. Pimpinan juga harus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana," tegasnya.
Pemkot Pontianak berharap penguatan koordinasi dengan perbankan dan seluruh perangkat daerah dapat mempercepat penerapan digitalisasi keuangan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
