Pemkot Pontianak Perkuat Pencegahan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan
kayongnews.com – Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, memperkuat upaya pencegahan konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan melalui Workshop Conflict of Interest. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada Kamis (12/11/2026) tersebut diarahkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Workshop mengangkat tema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih”.
Dalam kegiatan itu, Edi menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat muncul ketika aparatur berhadapan dengan pihak yang memiliki hubungan pribadi, seperti mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan, bahkan anggota keluarga.
Menurutnya, hubungan tersebut berpotensi memunculkan perlakuan istimewa dalam pelayanan apabila tidak disikapi dengan berpegang pada aturan.
"Misalnya dalam proses perizinan, ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan. Atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal," ujar Edi.
Ia menegaskan, pelayanan publik harus diberikan secara cepat, terukur, dan pasti tanpa membedakan latar belakang atau kedekatan pribadi pemohon.
"Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik," katanya.
Edi juga menekankan pentingnya evaluasi pelayanan melalui survei. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus menentukan aspek pelayanan yang perlu diperbaiki dan dipertahankan.
"Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan. Dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan," jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Pontianak Trisnawati mengatakan konflik kepentingan telah lama menjadi perhatian penyelenggara pemerintahan serta pengawas internal dan eksternal.
Ia menyebut sejumlah sektor yang memiliki potensi konflik kepentingan, di antaranya pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, serta pengelolaan pendapatan daerah yang mencakup pajak dan retribusi.
Melalui workshop tersebut, Pemkot Pontianak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur mengenai potensi konflik kepentingan sekaligus memperkuat penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
