Wagub Kalbar Minta Proyek PSU 2026 Transparan dan Tepat Waktu
kayongnews.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026 menjalankan pekerjaan secara transparan, akuntabel, serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
Pesan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka kegiatan penandatanganan kontrak pekerjaan program PSU 2026 di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan, pembangunan PSU memiliki peran dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan, mulai dari pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan fisik, harus diawasi dengan baik.
Krisantus menyoroti tiga hal utama, yakni pengelolaan aset PSU, kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa, serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
Terkait aset, ia mengingatkan adanya koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah.
"Kita telah memiliki Berita Acara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah yang harus diselamatkan dan dijaga manfaatnya untuk kepentingan publik. Saya minta seluruh jajaran dinas terkait maupun pihak penyedia memastikan tidak ada celah penyimpangan, tumpang tindih lahan, maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Seluruh dokumen administrasi dan serah terima aset harus tertib serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.
Selain pengelolaan aset, Krisantus meminta proses pengadaan mengikuti regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia secara khusus menyebut Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Menurutnya, kontrak pekerjaan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan komitmen hukum yang harus dipenuhi pemerintah maupun pihak penyedia.
"Seluruh pihak harus mematuhi ketentuan pengadaan, mulai dari proses e-purchasing, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengendalian mutu sesuai regulasi LKPP," ujarnya.
Perhatian lainnya adalah penyelesaian proyek sesuai jadwal. Mengingat pekerjaan berlangsung menjelang akhir tahun anggaran, penyedia jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta mengawasi perkembangan pekerjaan secara berkala.
Krisantus mengingatkan bahwa keterlambatan dapat menunda manfaat pembangunan bagi masyarakat dan menimbulkan persoalan administrasi keuangan daerah, termasuk risiko tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya.
Ia meminta penyedia segera memobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan setelah kontrak ditandatangani. Evaluasi progres juga perlu dilakukan secara rutin agar pekerjaan tetap sesuai jadwal.
Melalui pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan, Krisantus berharap seluruh proyek PSU di Kalimantan Barat dapat diselesaikan dengan kualitas yang sesuai standar serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
