WALHI Soroti Warga Berpenghasilan Rendah Sulit Akses Informasi ISPU Saat Karhutla

KALIMANTAN BARAT – WALHI Kalimantan Barat menyoroti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) selama karhutla. Menurut WALHI, masyarakat berpenghasilan rendah belum tentu dapat mengakses informasi kualitas udara karena membutuhkan perangkat dan koneksi internet.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan informasi mengenai kondisi udara menjadi bagian penting dalam situasi karhutla.

WALHI mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini ketika kualitas udara mencapai kategori berbahaya.

“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.

Kasus ISPA Capai 165.727

Di sisi kesehatan, WALHI mencatat 165.727 kasus ISPA sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026.

Angka tersebut, menurut WALHI, baru mencerminkan kasus yang tercatat di layanan kesehatan. Masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan tidak masuk dalam data.

“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.

Ketapang Tertinggi

Ketapang menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi, disusul Kubu Raya dan Mempawah.

“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.

WALHI juga menyoroti data ISPA yang belum mengelompokkan pasien berdasarkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Pelayanan Kesehatan Ikut Disoroti

Pemerintah telah menginstruksikan puskesmas siaga 24 jam dan membuka posko kesehatan selama masa karhutla. Namun, pemantauan WALHI masih menemukan puskesmas yang tidak beroperasi sesuai anjuran, terutama pada akhir pekan.

“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.

WALHI menegaskan penanganan karhutla juga perlu mencakup perlindungan kesehatan, pendataan dampak yang lebih lengkap, serta sistem informasi kualitas udara yang mudah diakses seluruh warga.