Kamis, 22 Okt 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Wantimpres Bamsoet Soroti Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Dorong Kesejahteraan Rakyat

✍️ Nita Purnamasari 🕒 20 Oct 2026 👁️ 1x dibaca
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Foto: istimewa

kayongnews.com – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo menilai dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memberikan arah bagi penguatan peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bambang, pemerintah telah menempatkan sejumlah sektor strategis sebagai perhatian, mulai dari ketahanan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan industri nasional dan pembangunan desa.

Meski demikian, ia menegaskan dua tahun pertama belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Pemerintah perlu memastikan berbagai program yang telah dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dua tahun pertama tentu belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, periode ini telah memberi arah yang tegas, negara harus hadir lebih kuat dalam menjamin pangan, energi, gizi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan desa, pertahanan, serta penguatan industri nasional,” ujar Bambang dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menjelang peringatan dua tahun pelantikan Prabowo-Gibran, Bambang juga menekankan pentingnya kemampuan Indonesia mengelola kekayaan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya memiliki sumber daya, tetapi juga perlu memperkuat pengelolaan dan nilai tambah di dalam negeri.

Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan Jadi Sorotan

Bambang menyebut sejumlah indikator ekonomi sebagai bagian dari capaian yang perlu dinilai secara objektif.

Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 sebesar 5,11 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi global.

Selain pertumbuhan ekonomi, Bambang menyoroti data kemiskinan pada September 2025 sebesar 8,25 persen, rasio Gini 0,363, serta tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 sebesar 4,85 persen.

Ia menilai indikator tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk menjaga stabilitas ekonomi, menekan kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja.

MBG hingga Pembangunan Desa Perlu Diperkuat

Sejumlah program pemerintah turut menjadi perhatian Bambang, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat melalui aktivitas usaha dan rantai pasok.

Selain MBG, ia menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pembangunan kampung nelayan, infrastruktur desa, serta dukungan pemulihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sektor ekonomi strategis, Bambang menekankan pentingnya hilirisasi, penguatan industri nasional, pengelolaan aset negara, dan peran Danantara dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Ia juga menyoroti pembenahan bidang hukum, termasuk peningkatan kesejahteraan aparat peradilan dan pelaksanaan reformasi hukum.

Tiga Tahun ke Depan Harus Berikan Hasil Nyata

Bambang mendorong pemerintah memperkuat ketahanan pangan agar harga tetap stabil dan kesejahteraan petani terjaga. Program MBG juga diharapkan terus diperbaiki sebagai investasi bagi generasi mendatang.

Selain itu, ia menilai penciptaan lapangan kerja produktif, reformasi birokrasi, deregulasi, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi perlu menjadi perhatian berkelanjutan.

Penguatan pertahanan dan diplomasi juga dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global.

Bambang berharap tiga tahun tersisa dalam masa pemerintahan Prabowo-Gibran hingga Oktober 2029 dapat menjadi periode untuk mengubah fondasi kebijakan menjadi hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Dua tahun pertama telah memberi fondasi. Tiga tahun berikutnya hingga Oktober 2029 harus menjadi masa untuk memastikan fondasi itu berubah menjadi hasil yang benar-benar dirasakan rakyat,” tuturnya.

NP
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update