BSU 2026 Rp900 Ribu, Ini Syarat Lengkap Penerima Bantuan Subsidi Upah
kayongnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan sejumlah persyaratan bagi pekerja dan buruh yang berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.
Penerima yang memenuhi ketentuan akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diberikan mencapai Rp900.000 dan dibayarkan sekaligus.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan program BSU ditujukan untuk membantu menjaga ketahanan ekonomi serta daya beli pekerja.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).
Syarat Penerima BSU 2026
Kemnaker menjelaskan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pekerja agar dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Pertama, penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain itu, pekerja harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat ketentuan khusus bagi daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas nominal tersebut.
Untuk wilayah dengan UMK lebih dari Rp3,5 juta, batas upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan acuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan serupa.
Besaran upah yang diperhitungkan merupakan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
ASN, TNI, dan Polri Tidak Termasuk
Dalam ketentuannya, BSU tidak diberikan kepada pekerja yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.
Kemnaker juga menyebut pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU sebagai kelompok yang diprioritaskan.
Pekerja yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program BSU 2026 dapat mengakses laman resmi Kemnaker melalui https://bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.
Masyarakat diimbau menggunakan kanal resmi pemerintah untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dan status bantuan, serta berhati-hati terhadap informasi atau tautan tidak resmi yang mengatasnamakan program BSU.
