Syahganda Sebut Pengusutan Kasus Penyadapan Bukti Komitmen Prabowo Tegakkan Hukum
kayongnews.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menilai pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Menurut Syahganda, proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat menjadi penegasan bahwa jabatan dan kedudukan di institusi negara tidak membuat seseorang kebal terhadap aturan.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, pengungkapan perkara tersebut juga menjadi pengingat bagi pejabat dan birokrat bahwa jabatan serta fasilitas yang mereka miliki merupakan amanah dari masyarakat.
Kasus dugaan penyadapan ilegal itu sebelumnya diungkap Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada 3 November 2026. Kepolisian menyampaikan adanya dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh, termasuk pejabat negara, politikus, pekerja media, serta pengusaha.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri menetapkan tiga personel berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Sementara itu, satu personel berinisial SU disebut masih berstatus saksi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 menyampaikan keprihatinan pemerintah atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal tersebut. Ia menilai perbuatan itu berpotensi mengarah pada tindakan makar dan membahayakan kepentingan negara.
Pernyataan mengenai dugaan yang mengarah pada makar juga disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra pada 6 November 2026.
Syahganda Singgung Program Pemerintah
Selain menyoroti penegakan hukum, Syahganda turut memaparkan sejumlah program pemerintah yang dinilainya mencerminkan keberpihakan Presiden Prabowo kepada masyarakat.
Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pertanian, ia menyinggung kebijakan penyederhanaan aturan penyaluran pupuk bersubsidi yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani.
Syahganda juga menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai angka 132. Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan nasional masih membutuhkan kerja bersama dan persatuan seluruh elemen bangsa.
“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” tegasnya.
