Pemprov Kalbar Raih Peringkat Ketiga Nasional IKIP 2025
kayongnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) meraih peringkat ketiga nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dengan skor 74,23. Capaian ini menunjukkan kinerja Kalbar dalam mendorong transparansi dan akses informasi bagi masyarakat.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga memperoleh predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,58. Hasil tersebut menempatkan Kalbar di peringkat ke-10 nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di antara provinsi di wilayah Kalimantan.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, memaparkan capaian tersebut dalam agenda Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Krisantus menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya menjamin kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
Upaya tersebut tercermin dari pelayanan permohonan informasi sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dalam periode tersebut, Pemprov Kalbar menerima 70 permohonan informasi dan seluruhnya telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kualitas pelayanan juga tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 91,51 atau kategori A dengan predikat sangat baik. Sementara itu, nilai transparansi pelayanan mencapai 91,15 dan indeks pengelolaan informasi publik sebesar 84,28.
Perkuat Keterbukaan Informasi Berbasis Digital
Untuk memperluas akses informasi, Pemprov Kalbar mengembangkan layanan berbasis teknologi melalui integrasi 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 website perangkat daerah.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi SIKEDIP berbasis Android. Aplikasi ini menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) secara digital dan terintegrasi hingga tingkat desa.
Pemprov Kalbar juga memanfaatkan Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk memudahkan masyarakat mengakses data pemerintahan serta dokumen hukum.
Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan pemerintah provinsi turut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dorong Partisipasi Masyarakat
Ke depan, Pemprov Kalbar berencana memperluas jangkauan layanan PPID hingga tingkat desa serta meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik.
Masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui sejumlah kanal, di antaranya SP4N-LAPOR!, SEKAMPADI, survei informasi publik, serta dialog langsung dengan pemerintah.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.
Capaian IKIP 2025 sekaligus menjadi dorongan bagi Pemprov Kalbar untuk terus meningkatkan kualitas transparansi dan pelayanan informasi publik.
