Bengkayang Perluas QRIS, Aplikasi Retribusi Terintegrasi Diusulkan pada 2027
kayongnews.com – Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, berencana membangun aplikasi khusus retribusi daerah yang terintegrasi pada 2027. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat digitalisasi pembayaran sekaligus meningkatkan transparansi dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, mengatakan penggunaan pembayaran digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), perlu diperluas pada sektor usaha dan pelayanan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi.
Menurutnya, digitalisasi transaksi dapat mempermudah masyarakat sekaligus membantu pemerintah daerah mengawasi penerimaan retribusi secara lebih transparan dan akuntabel.
"Pemanfaatan QRIS berpotensi memperluas inklusi keuangan, memperkuat ekonomi digital, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pelaku usaha di lapangan," kata Sebastianus saat sosialisasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah dan QRIS di Aula Rangkaya Kantor Bupati Bengkayang, Selasa.
Ia menjelaskan, optimalisasi PAD menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, pengelolaan retribusi masih menghadapi tantangan karena sistem pemungutan dan pembayaran belum sepenuhnya terhubung secara digital.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bengkayang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mengusulkan pembangunan aplikasi khusus retribusi yang terintegrasi pada Tahun Anggaran 2027.
"Untuk mengatasi persoalan tersebut, tentu Pemkab Bengkayang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mengusulkan pembangunan aplikasi khusus retribusi daerah yang terintegrasi pada Tahun Anggaran 2027," ujarnya.
Darwis juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola retribusi mulai menyediakan pilihan pembayaran digital, termasuk QRIS.
Ia berharap langkah tersebut dapat memperbaiki tata kelola penerimaan daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi.
Selain membahas digitalisasi pembayaran, kegiatan tersebut juga diisi edukasi dari Bank Indonesia mengenai Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Materi lainnya mencakup perlindungan konsumen dari pinjaman online ilegal, penyelenggara jasa pembayaran ilegal, serta kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang tidak berizin.
Darwis berharap edukasi tersebut meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital sekaligus mendorong kewaspadaan terhadap layanan keuangan ilegal.
Dengan perluasan penggunaan QRIS dan rencana pengembangan aplikasi retribusi terintegrasi, Pemkab Bengkayang berharap pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih tertib, transparan, dan mendukung kemandirian fiskal.
