FKKU Minta Pengadaan Proyek Pemkab Kayong Utara Transparan dan Adil
kayongnews.com – Forum Kontraktor Kayong Utara (FKKU) meminta Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, adil, serta memberikan kesempatan yang proporsional bagi pengusaha lokal.
Aspirasi tersebut disampaikan FKKU saat beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Kayong Utara, Erwin Sudrajat, pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu membahas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, termasuk kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.
Ketua FKKU, Abdurahman, mengatakan pengadaan proyek pemerintah harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Menurutnya, setiap perusahaan yang mengikuti proses pengadaan harus memperoleh kesempatan yang sama selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
FKKU juga meminta agar pekerjaan pemerintah tidak diberikan kepada perusahaan yang masih memiliki kewajiban pajak atau persoalan temuan yang belum diselesaikan sesuai aturan.
Selain itu, organisasi tersebut mendorong pemerintah daerah membuka ruang lebih besar bagi kontraktor lokal untuk terlibat dalam berbagai pekerjaan pembangunan di Kayong Utara.
Abdurahman turut menyoroti pentingnya menghindari praktik paket pekerjaan titipan maupun intervensi dari pihak tertentu. Ia berharap seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan secara profesional dan mengedepankan persaingan yang sehat.
"Memberikan kesempatan kepada semua perusahaan secara adil, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Abdurahman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekda Kayong Utara, Erwin Sudrajat, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menjalankan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi yang berlaku.
Erwin menjelaskan, aturan pengadaan pemerintah mengalami sejumlah perubahan sehingga pelaksanaannya perlu menyesuaikan ketentuan terbaru, termasuk Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Ia menilai regulasi tersebut memuat ketentuan yang memberikan peluang bagi penyedia barang dan jasa lokal. Salah satunya terkait prioritas bagi perusahaan lokal kabupaten untuk paket pekerjaan dengan nilai sampai Rp2 miliar, sesuai persyaratan yang ditetapkan.
"Kami melihat sebenarnya dengan peraturan yang baru ini ada hal-hal yang sangat positif, sangat membantu dan memihak kepada penyedia lokal. Antara lain, paket sampai Rp2 miliar itu memang diwajibkan penyedianya perusahaan lokal kabupaten," ujar Erwin.
Selain ketentuan mengenai penyedia lokal, Erwin juga menyinggung larangan praktik pinjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, penegasan aturan tersebut memberikan kepastian bagi pemerintah daerah sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan.
"Kalau pinjam bendera perusahaan, dari sisi pemerintah sebenarnya lebih aman dengan adanya aturan ini. Sebelumnya juga sudah dilarang, tetapi sekarang LKPP lebih tegas," jelasnya.
Erwin memastikan Pemkab Kayong Utara akan berpedoman pada regulasi dalam setiap tahapan pengadaan. Ia berharap ketentuan yang berlaku dapat menjadi acuan bagi pemerintah maupun seluruh penyedia barang dan jasa.
Melalui audiensi tersebut, FKKU berharap pengadaan proyek pemerintah di Kayong Utara semakin terbuka, kompetitif, dan tidak diskriminatif. Keterlibatan kontraktor lokal diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta kepatuhan terhadap aturan.
