HGU Korporasi Terkait Karhutla Dievaluasi, Sejumlah Perusahaan di Kalbar Masuk Daftar
kayongnews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban terhadap 11 korporasi yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah perusahaan yang masuk daftar tersebut beroperasi di Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Melawi, Ketapang, Kubu Raya, Landak, dan Kapuas Hulu.
Langkah penertiban dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU). Bentuk tindakannya beragam, mulai dari pencabutan seluruh atau sebagian hak, tidak memperpanjang HGU yang telah berakhir, hingga tidak memberikan hak kepada perusahaan yang belum memilikinya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan rekomendasi penertiban terhadap 11 korporasi tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi menjadi lima kelompok sesuai kondisi lahan, kepatuhan perusahaan, dan hasil pemeriksaan terkait kebakaran.
Tiga perusahaan diusulkan dicabut seluruh HGU
Kelompok pertama terdiri atas tiga perusahaan yang hak guna usahanya akan dicabut seluruhnya. Salah satunya PT MIB dengan luas HGU 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Dua perusahaan lainnya berada di Kalimantan Barat, yakni PT RKA dengan HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU di Kabupaten Ketapang, masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pertimbangan pencabutan mencakup luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
HGU berakhir dan perusahaan tanpa HGU
Kelompok kedua mencakup PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya dengan eks HGU seluas 2.300 hektare. Hak tersebut telah berakhir sejak 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
Keputusan itu mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Selanjutnya, kelompok ketiga terdiri atas tiga perusahaan yang belum memiliki HGU dan tidak dipertimbangkan untuk memperoleh hak maupun izin usaha perkebunan.
Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan.
Sebagian HGU dicabut, tiga perusahaan masih didalami
Pada kelompok keempat, penertiban dilakukan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Tindakan yang disiapkan berupa pencabutan sebagian hak karena luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen, tetapi ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana perusahaan.
Sementara itu, kelompok kelima terdiri atas PT STP, PT API, dan PT JMS. Ketiga perusahaan tersebut masih memerlukan pendalaman sebelum pemerintah menentukan pencabutan sebagian atau seluruh HGU.
PT STP tercatat memiliki dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. PT API memiliki HGU masing-masing 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, sedangkan PT JMS memiliki dua bidang seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan keabsahan data yang menjadi dasar keputusan administratif, termasuk kemungkinan pencabutan sebagian maupun seluruh hak.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proses tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan Menteri ATR/Kepala BPN terkait penanganan kasus pertanahan dan pembatalan hak atas lahan yang terbakar.
Tahapan penertiban meliputi pengkajian awal, gelar perkara, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan Kabinet Merah Putih.
Rencana penertiban ini menjadi perhatian bagi Kalimantan Barat karena sejumlah perusahaan yang masuk dalam evaluasi berada di provinsi tersebut. Namun, keputusan akhir terhadap masing-masing perusahaan masih mengikuti proses administrasi dan pendalaman sesuai ketentuan hukum.
