Kalbar Masih Kekurangan Guru, Disdikbud Dorong Pemerataan Tenaga Pendidik
kayongnews.com – Pemerataan tenaga pendidik masih menjadi tantangan bagi sektor pendidikan di Kalimantan Barat. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah guru di sejumlah wilayah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar mendorong optimalisasi distribusi tenaga pendidik serta penerapan metode pembelajaran yang lebih inovatif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan sejumlah sekolah berupaya menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kondisi ketersediaan guru. Salah satunya melalui penerapan metode moving class dan penggabungan kelas serumpun.
"Memang pemerataan guru masih menjadi persoalan karena jumlahnya belum mencukupi. Namun, banyak kepala sekolah hebat yang mampu menyesuaikan kondisi tersebut melalui pola pembelajaran lebih inovatif," kata Faisal di Singkawang, Selasa.
Menurut dia, pola pembelajaran tersebut dapat membantu sekolah memaksimalkan tenaga pendidik yang tersedia. Dengan demikian, keterbatasan jumlah guru diharapkan tidak terlalu mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Selain mendorong inovasi di sekolah, Disdikbud Kalbar juga berupaya mengurangi kesenjangan distribusi guru antarsekolah. Namun, pelaksanaan mutasi tenaga pendidik masih berkaitan dengan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Faisal menjelaskan, sekolah juga memiliki kesempatan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) untuk membiayai guru honorer atau tenaga pendidik non-ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kebijakan Kementerian Pendidikan yang memperbolehkan penggunaan dana BOS untuk membayar guru non-ASN sangat membantu sekolah yang kekurangan tenaga pendidik," ujarnya.
Ia menambahkan, pengangkatan guru honorer non-ASN tetap harus memenuhi persyaratan administrasi, antara lain tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Pendidikan Jadi Penopang Peningkatan IPM
Di sisi lain, Disdikbud Kalbar juga menempatkan peningkatan kualitas guru dan pembelajaran sebagai bagian dari upaya mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Faisal menyebut sektor pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk capaian IPM, terutama melalui indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Menurutnya, peningkatan indikator tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebab, capaian pendidikan di tingkat provinsi merupakan akumulasi kondisi pendidikan di seluruh daerah.
"Kalau kita bicara IPM, ini berbicara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita memiliki persoalan pada ketiga aspek tersebut sehingga harus menyelesaikannya secara bergotong royong, tidak hanya pemerintah provinsi, tetapi juga kabupaten/kota," katanya.
Untuk mempercepat perbaikan sektor pendidikan, Pemprov Kalbar melalui Disdikbud terus membangun sinergi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, PGRI, serta Dewan Pendidikan.
Faisal menyebut capaian indikator pendidikan Kalbar dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar satu persen setiap tahun. Meski demikian, Kalbar masih perlu mengejar ketertinggalan dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Kalimantan.
Gubernur Kalbar juga mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan melalui sejumlah program, termasuk Gerakan Membangun Desa (Gema Bangun Desa).
"Pemprov Kalbar menargetkan capaian IPM pada tahun 2026 dapat mencapai angka 73 persen," tutup Faisal.
