Kereta Trans Kalimantan Kembali Diwacanakan, Kalbar Berpeluang Terhubung ke Pelabuhan Kijing
kayongnews.com - Rencana pembangunan jalur kereta Trans Kalimantan kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan menyiapkan pengembangan jaringan perkeretaapian di Pulau Borneo.
Jaringan yang direncanakan mencapai 2.772 kilometer itu berpotensi membuka konektivitas baru antardaerah, termasuk di Kalimantan Barat. Jika terealisasi, kereta api dapat menjadi alternatif transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus distribusi komoditas unggulan daerah.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginan agar pembangunan kereta Trans Kalimantan dapat dimulai setelah atau berjalan bersamaan dengan pengembangan Trans Sumatra.
“Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai,” kata Prabowo saat meresmikan hasil renovasi tahap pertama Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, akhir Juli 2026.
Pernyataan tersebut kembali mengangkat rencana pembangunan jaringan kereta di Kalimantan yang telah beberapa kali diwacanakan. Namun, hingga saat ini, jaringan kereta yang menghubungkan kota-kota besar di pulau tersebut belum terwujud.
Di tengah perkembangan rencana itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia mengatakan kedatangannya atas panggilan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Meski demikian, belum ada keterangan bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas proyek Trans Kalimantan.
Rencana lama yang belum terealisasi
Gagasan pembangunan kereta Trans Kalimantan bukan hal baru. Pada Maret 2015, Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, pernah menyampaikan rencana pembangunan jalur rel sedikitnya 2.000 kilometer yang menghubungkan Pontianak hingga Samarinda melalui Banjarmasin.
Proyek tersebut kala itu direncanakan mulai dibangun pada 2016 dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp25 triliun dan target pengerjaan selama lima tahun. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana sesuai jadwal.
Dalam perkembangan berikutnya, konsep jaringan kereta Kalimantan disebut berkembang menjadi sepanjang 2.772 kilometer, dengan cakupan wilayah dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya juga menyampaikan rencana menawarkan pembangunan jaringan kereta logistik Kalimantan kepada investor swasta, termasuk KAI. Skema yang dibahas diarahkan agar proyek dapat berjalan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu model yang menjadi pertimbangan adalah angkutan batu bara berbasis rel di Sumatera Selatan. Data KAI mencatat angkutan batu bara mencapai 47,78 juta ton selama Januari hingga Oktober 2025 atau sekitar 83 persen dari total angkutan barang perusahaan.
Peluang konektivitas Kalimantan Barat
Bagi Kalimantan Barat, keberadaan jalur kereta berpotensi memperkuat distribusi hasil perkebunan, pertanian, pertambangan, dan produk industri. Komoditas seperti kelapa sawit, bauksit, alumina, serta hasil pertanian dapat memperoleh alternatif jalur pengangkutan menuju kawasan industri dan pelabuhan.
Salah satu gagasan yang pernah disampaikan pemerhati ekonomi-politik Kalbar, Agus Teladjan, adalah menghubungkan kawasan perbatasan Aruk di Kabupaten Sambas dengan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah.
Dalam konsep tersebut, Aruk dapat berperan sebagai pintu pergerakan barang dari kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Sementara Pelabuhan Kijing berpotensi menjadi simpul distribusi melalui jalur laut.
Gagasan itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan konektivitas regional. Namun, jalur Aruk–Kijing belum merupakan trase resmi yang ditetapkan pemerintah.
Pengembangan kereta barang juga dinilai berpotensi memberikan alternatif terhadap sistem logistik yang selama ini banyak mengandalkan transportasi jalan raya dan sungai. Dengan kapasitas angkut besar dan jadwal perjalanan teratur, kereta dapat mendukung distribusi komoditas dalam jumlah besar.
Meski demikian, manfaat tersebut tetap bergantung pada penentuan jalur, ketersediaan kawasan industri dan pusat produksi, koneksi dengan pelabuhan, serta perhitungan biaya pembangunan dan operasional.
Jejak perkeretaapian di Kalimantan
Kalimantan sebenarnya pernah memiliki jalur kereta api pada masa kolonial. Di Kalimantan Selatan, rel digunakan untuk mendukung pengangkutan batu bara menuju pelabuhan. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, sarana perkeretaapian pernah dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas industri minyak dan pertambangan.
Jalur tersebut lebih banyak dibangun untuk kepentingan industri, bukan sebagai jaringan kereta penumpang antarkota seperti di Pulau Jawa.
Kini, wacana Trans Kalimantan kembali mengemuka dengan tantangan yang lebih besar. Selain pembiayaan dan teknologi konstruksi, pemerintah perlu memastikan jalur yang dibangun memiliki manfaat ekonomi, terhubung dengan pusat aktivitas masyarakat, serta mampu memperkuat distribusi barang antardaerah.
Bagi Kalimantan Barat, realisasi jaringan kereta akan membuka peluang konektivitas baru. Namun, masyarakat masih perlu menunggu kejelasan rute, skema investasi, dan tahapan pembangunan sebelum rencana tersebut dapat diwujudkan.
