Perkuat Gerakan Perempuan, Bupati Kubu Raya Alokasikan Dana Rp3,2 Miliar untuk PKK Tingkat Desa
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara resmi mengumumkan kebijakan strategis berupa alokasi dana segar senilai Rp3,2 miliar yang difokuskan khusus untuk mendukung operasional serta penguatan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga menjangkau lapisan paling bawah di tingkat desa. Kebijakan anggaran berskala besar ini tidak hanya berhenti pada sektor PKK semata, melainkan turut dibarengi dengan kucuran dana tambahan melampaui angka Rp6 miliar yang disebar untuk mendanai berbagai organisasi perempuan serta lembaga keagamaan di wilayah tersebut.
Langkah konkret ini disampaikan langsung oleh Bupati Kubu Raya saat menghadiri perayaan puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dipusatkan di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Dalam kesempatan itu, kepala daerah menegaskan bahwa kucuran anggaran masif tersebut merupakan wujud nyata kepedulian serta keberpihakan pemerintah daerah terhadap eksistensi perempuan sebagai pilar utama kemajuan keluarga dan ketahanan sosial masyarakat di pedesaan.
Terkait kebijakan realokasi anggaran yang diambil demi kepentingan kaum perempuan ini, Bupati Kubu Raya memberikan penjelasan tegas mengenai sumber pendanaan tersebut.
"Saya anggarkan Rp3,2 miliar. Pak Sekda tanya dari mana? Saya yang akan pangkas program saya, infrastruktur saya pangkas. Tapi saya bertanggung jawab," kata Sujiwo saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (4/11).
Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan skala prioritas kepemimpinan daerah yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pemberdayaan perempuan dan keluarga, pada posisi yang sama pentingnya dengan pembangunan fisik atau infrastruktur daerah.
Lebih lanjut, bupati menyoroti alasan mendasar di balik fokus penganggaran yang menyasar kaum hawa secara masif. Menurut pandangannya, stabilitas dan kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada ketahanan peran ibu-ibu di dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial masyarakat luas.
"Kenapa saya fokus ke perempuan? Karena ketika kita mengurus ibu-ibu, kita sedang mengurus negara. Ibu-ibu itu tiangnya negara. Ibu adalah madrasah pertama dan utama anak-anak kita," ujarnya.
Dengan ketersediaan dukungan finansial yang memadai tersebut, pemerintah daerah berharap para kader PKK di berbagai wilayah tidak sekadar menjalankan rutinitas organisasi biasa, melainkan mampu mengimplementasikan sepuluh program pokok PKK secara maksimal hingga menyentuh level dasa wisma di tingkat dusun dan desa.
Selain aspek administratif dan program kerja, para kader di semua tingkatan juga diminta untuk kembali menghidupkan nilai-nilai luhur kebersamaan, jiwa gotong royong, serta kepedulian sosial yang mulai tergerus modernisasi di tengah masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sangat krusial agar pembangunan daerah dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan tidak akan mampu berjalan sendirian tanpa adanya dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
