Pengurus AJK Ketapang 2026-2030 Resmi Dikukuhkan, Ahmad Sofi Perkuat Independensi Pers
KETAPANG — Kepengurusan baru Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) untuk masa bakti 2026–2030 akhirnya resmi dilantik dan dikukuhkan di Borneo Hotel Ketapang. Prosesi sakral pengukuhan organisasi wadah wartawan ini dihadiri langsung oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo beserta jajaran unsur Forkopimda, para tokoh masyarakat, serta tamu undangan penting lainnya. Dalam momentum strategis tersebut, sorotan utama tertuju pada komitmen kepemimpinan baru yang menakhodai gerak langkah insan pers di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu.
Di bawah kepemimpinan yang baru, Ahmad Sofi secara tegas memegang kendali penuh organisasi setelah sebelumnya melalui proses Musyawarah Pengurus (Muspen) II. Pada pidato perdananya usai pengukuhan, ia memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap esensi independensi lembaga pers di tengah arus digitalisasi informasi yang bergerak begitu cepat. Poin krusial ini menjadi landasan dasar agar para pekerja media tetap berdiri di atas kepentingan publik, menjaga integritas, serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat menciderai marwah dunia jurnalistik lokal.
Transformasi kepemimpinan AJK periode ini sendiri memiliki latar belakang dinamika internal yang cukup menarik perhatian publik sebelumnya. Pergantian tampuk pimpinan sempat dipercepat melalui forum Muspen II menyusul langkah mundur yang diambil oleh ketua periode sebelumnya, Theo Bernadhi. Keputusan tersebut diambil karena yang bersangkutan mendapat amanah baru sebagai Bendahara Partai Gerindra Ketapang.
Merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) organisasi, ditegaskan secara gamblang bahwa setiap pengurus struktural aktif dilarang keras merangkap jabatan di dalam kepengurusan partai politik mana pun. Langkah kesatria yang diambil oleh pengurus terdahulu ini menuai apresiasi luas karena dinilai konsisten menjaga murwah organisasi. Berdasarkan catatan arsip organisasi, penegasan prinsip tersebut sempat disampaikan secara terbuka:
"Menurut Theo, keputusan tersebut diambil untuk menjaga independensi, integritas, dan menghindari konflik kepentingan organisasi. Ia mengaku legawa menyerahkan kepemimpinan kepada Ahmad Sofi demi menjaga marwah AJK."
Peralihan tongkat estafet kepemimpinan ini ditandai secara simbolis melalui penyerahan bendera petaka AJK dari ketua lama kepada nahkoda baru, Ahmad Sofi. Rangkaian acara pengukuhan tersebut juga dikemas secara apik dengan menyelenggarakan kegiatan pendukung berupa Focus Group Discussion (FGD). Forum diskusi interaktif ini dimanfaatkan oleh berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga insan pers, untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Ketapang.
Kehadiran Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam forum tersebut turut memberikan angin segar bagi kemitraan antara pemerintah dan media massa. Pemerintah daerah, sebagaimana dilaporkan dalam berbagai platform media lokal, menyambut baik kepengurusan baru ini dan mendorong adanya harmonisasi serta kolaborasi yang erat. Peran pers dipandang sangat vital tidak hanya sebagai pilar keempat demokrasi yang melakukan fungsi kontrol sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat luas di Bumi Ratu Ageng.
Dengan dikukuhkannya struktur baru ini, tantangan AJK ke depan tentu semakin kompleks di tengah dinamika informasi era modern. Para pengurus yang baru saja dilantik diharapkan mampu merangkul seluruh anggota, memperkuat kapasitas profesionalisme jurnalis lapangan, serta konsisten mengawal kebijakan publik secara objektif. Keberadaan Aliansi Jurnalis Ketapang di bawah kendali kepengurusan 2026-2030 ini pun dituntut kian adaptif, solutif, dan senantiasa berada di garis depan dalam menjunjung tinggi kode etik jurnalistik demi kepentingan masyarakat Kabupaten Ketapang secara keseluruhan.
