Ekonomi Kalbar Tumbuh 5,61 Persen, Pemprov Soroti Pemerataan Kesejahteraan
kayongnews.com – Perekonomian Kalimantan Barat tumbuh 5,61 persen pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kini menekankan pentingnya menjaga momentum tersebut agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari angka statistik. Capaian tersebut perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja, penguatan usaha produktif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Pers APBN/APBD Kalimantan Barat Edisi Oktober 2026 di Ruang Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/10/2026).
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Kita perlu memahami sektor yang berkembang maupun yang mengalami penurunan, serta memastikan dampaknya dirasakan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha, dan meningkatnya kesejahteraan,” kata Hendra.
Berdasarkan paparan dalam kegiatan tersebut, sektor penyediaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha, yakni 12,71 persen. Sebaliknya, sektor jasa perusahaan mengalami kontraksi sebesar 1,15 persen.
Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah tumbuh 17,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga meningkat 2,08 persen.
Secara triwulanan, ekonomi Kalbar tumbuh 1,43 persen dibandingkan triwulan I 2026. Pada periode tersebut, sektor konstruksi tumbuh 9,47 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi 5,18 persen.
Pertanian Masih Menjadi Penopang Ekonomi
Struktur perekonomian Kalimantan Barat masih ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 20,96 persen. Berikutnya, industri pengolahan menyumbang 16,27 persen, perdagangan dan reparasi kendaraan 14,31 persen, serta konstruksi 12,63 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dengan kontribusi 48,24 persen. Investasi menyumbang 33,69 persen, sedangkan ekspor barang dan jasa mencapai 20,75 persen.
Menurut Hendra, sektor-sektor tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, dan penciptaan nilai tambah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong kegiatan usaha sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.
APBD 2026 Capai Rp6,26 Triliun
Untuk mendukung pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,81 triliun, dengan anggaran belanja mencapai Rp6,26 triliun.
Hendra menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus dilakukan secara efektif dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan.
“APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Arah pembangunan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2025–2029. Pemerintah provinsi menetapkan tiga prioritas utama, yakni pembangunan manusia, penguatan ekonomi, serta pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar.
Selain program daerah, Pemprov Kalbar turut mendukung sejumlah program prioritas nasional. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga Program 3 Juta Rumah.
Hendra menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan hasil optimal.
Keterbukaan Informasi Fiskal Diperkuat
Konferensi pers APBN/APBD tersebut juga menjadi sarana penyampaian informasi kepada publik mengenai kondisi ekonomi, penerimaan negara, belanja pemerintah, serta pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Budi Harjanto, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan insan pers dalam memperkuat keterbukaan informasi fiskal.
Ia mengatakan penyampaian informasi secara berkala merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pengelolaan anggaran negara dan transfer ke daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar anggaran dapat direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Budi.
Hendra juga mengapresiasi peran media massa dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan fiskal dan pembangunan. Ia berharap pemberitaan yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan serta penggunaan anggaran publik.
