APBD Kalbar 2027 Fokus Hilirisasi, Ketahanan Pangan, dan Pertumbuhan Ekonomi
kayongnews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan enam fokus pembangunan dalam arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat daya saing ekonomi melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyampaikan arah kebijakan itu saat membacakan Nota Penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kalbar Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di DPRD Kalbar, Senin (26/10/2026).
Dalam nota penjelasan tersebut, pemerintah provinsi mengusung tema pembangunan 2027, yakni peningkatan daya saing Kalimantan Barat yang inklusif dan berkelanjutan.
Krisantus menegaskan, program yang dibiayai melalui APBD harus disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seluruh program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas. Anggaran yang dialokasikan harus mendukung prioritas pembangunan dan memberikan dampak bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalbar,” kata Krisantus.
Enam Prioritas Pembangunan Kalbar 2027
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merumuskan enam fokus pembangunan yang menjadi arah penyusunan program dan alokasi anggaran pada 2027.
Pertama, penguatan daya saing ekonomi melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan daerah.
Ketiga, penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Keempat, penguatan ketahanan pangan serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Keenam, penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital.
Keenam fokus tersebut menjadi landasan bagi pemerintah provinsi dalam menentukan program pembangunan agar penggunaan anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah.
APBD Diarahkan untuk Menekan Kemiskinan dan Pengangguran
Selain memperkuat sektor ekonomi, rancangan APBD Kalbar 2027 juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
Pemerintah provinsi menilai anggaran daerah memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan mendukung program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Krisantus berharap pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kalbar berlangsung konstruktif sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Pada rapat paripurna yang sama, ia juga menyampaikan laporan keputusan pimpinan DPRD mengenai persetujuan penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Perubahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2026 beserta rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahannya.
Penyampaian nota penjelasan APBD 2027 tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD sebelum ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.
